Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Indra menilai negara absen dalam polemik upah antara buruh dan pengusaha. Hal itu nampak dari banyaknya pungutan liar yang jadi akar polemik yang berulang tiap tahun.
Menurut Indra, dari total 100 persen biaya produksi perusahaan buruh hanya kebagian jatah 12 persen. "Yang tinggi adalah pungli," katanya dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan dalam masalah tersebut negara jelas gagal menjamin kesejahteran buruh.
"Kalau pungli dientaskan, masalah pungutan itu lari untuk menambah daya saing, maka perusahaan akan berkembang," imbuhnya.
Lantaran itu, penegakan hukum harus dilakukan negara. Sebab, jika law enforcement lemah maka masalah terus berulang. "Karena masih akan banyak pekerja yang diberi upah di bawah UMP. Ini yang jadi akar masalah," tegasnya.
Editor: Asnawi Khaddaf
