Metrotvnews.com, Jakarta: Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal kebijakan mobil murah menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut bermasalah.
"Harus dikoreksi kebijakannya, harus diadakan evaluasi," ujar Hendri Saparini saat dihubungi metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (15/11)
Menurut Hendri, kebijakan mobil murah sejak awal tidak jelas dan prematur. Kebijakan tidak dikaitkan dengan strategi transportasi nasional, apakah berbasis publik atau privat.
"Apabila berbasis publik, ini jelas tidak akan keluar (kebijakannya), apabila basis privat, harus siap menerima apapun risikonya," ujar alumni Fakultas Ekonomi UGM itu.
Selain itu, ia memprediksi kebijakan mobil murah akan menambah kemacetan lalu lintas. "Masyarakat kelas menengah di Indonesia sangat tinggi, sehingga untuk minat mendapatkan mobil pasti berebut," tutur Hendri.
Sebelumnya, Presiden SBY menyebut kebijakan soal mobil murah telah didistorsi sehingga menjadi bias. SBY berdalih, kebijakan mobil murah ditujukan untuk angkutan pedesaan.
Editor: Willy Haryono
