Ini 4 paket kebijakan untuk cegah krisis ekonomi
Rico Afrido
Jum'at, 23 Agustus 2013 − 14:23 WIB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa/Foto: Dokumen Setkab
Sindonews.com - Pemerintah menetapkan empat paket kebijakan pemerintah guna mencegah terjadinya krisis ekonomi, menyusul merosotnya nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, paket kebijakan pemerintah merupakan gabungan kebijakan Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Paket kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan dampak guncangan ekonomi ke dunia usaha minim, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan terjaga.
"Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan defisit transaksi berjalan pada triwulan III dan IV akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi dapat kita jaga. Paket kebijakan ini kita kombinasikan juga dengan paket dari BI dan OJK yang utamanya menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar. Paket-paket tersebut akan diumumkan BI dan OJK terpisah pada hari ini," tutur Hatta dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Paket pertama, dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang berorientasi ekspor.
"Pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor," kata Hatta.
Kemudian, pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75 persen menjadi 125-150 persen. Lalu, pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral.
Paket kedua, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38 persen dan pembiayaan aman. "Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak," ungkap Hatta.
Paket ketiga, untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. "Pemerintah berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga," papar Hatta.
Paket keempat, untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.
"Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan," kata Hatta.
Hatta juga mengatakan, proyek-proyek infrastruktur strategi akan dipercepat. Ini semua dilakukan agar neraca transaksi berjalan turun dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga tahun ini.
(
gpr)
