JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai Rabu (22/5/2013) ini, pemerintah dan DPR akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, calon revisi beleid anggaran negara ini memperlihatkan defisit nan menganga serta memberi sinyal pesimisme pemerintah.
Mari kita bedah dari sisi penerimaan. Pemerintah menurunkan target penerimaan negara sekitar Rp 41 triliun. Target semula APBN 2013 adalah Rp 1.529 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1.488 triliun.
Dari sisi belanja, alokasinya naik Rp 39 triliun dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.722 triliun. Alhasil defisit anggaran perubahan naik Rp 80 triliun dari Rp 153 triliun menjadi Rp 233 triliun.
Niat pemangkasan anggaran subsidi energi tidak tercermin dalam RAPBNP 2013. Anehnya, subsidi energi dan anggaran belanja pemerintah tetap melonjak.
Mari kita lihat alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah berniat menaikkan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, plafon subsidi BBM tetap saja naik Rp 16,11 triliun. Anggaran subsidi listrik juga Rp 19,04 triliun meski tahun ini tarif listrik naik sudah sebesar 15 persen. Jadi, buat apa menaikkan harga BBM subsidi, ya?
Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, kemarin, menjelaskan, kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, kuota BBM subsidi ditambah dari 46 juta kilo liter (kl) menjadi 48 juta kl, sehingga dana subsidi BBM naik.
Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8 persen (APBN 2013) menjadi 6,2 persen (RAPBNP). Di sisi lain, proyeksi inflasi dinaikkan dari 4,9 persen ke 7,2 persen.
Akibat pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dari pajak dan bea cukai turun Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun.
Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, melihat, pemerintah memiliki beberapa peluang mengisi kas negara. Di antaranya, memburu wajib pajak baru dari kalangan perorangan.
Selain itu, penerbitan surat utang negara bisa menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran negara. Hitungan Kementerian Keuangan, perlu sekitar Rp 60 triliun tambahan surat utang baru.
Namun yang harus diingat pemerintah, inflasi berpotensi naik menjadi 7,2 persen dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi. Duh, lagi-lagi negara harus menggali utang berbunga mahal dan ujungnya pembayar pajak yang harus menanggungnya. (Herlina KD, Asep MZ, Anna SP, Herry Prasetyo/Kontan)
Sumber :
Editor :
Erlangga Djumena
