Metrotvnews.com, Yogyakarta: Konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Prof Mubyarto sekarang ini sudah tidak terdengar lagi. Kondisi itu diperparah dengan sistem ekonomi yang dijalankan Indonesia yang lebih mengedepankan pertumbuhan daripada pemerataan.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Dr Bayu Krisnamurthi pada Sarasehan Meneruskan Jejak Pemikiran Mubyarto dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia yang digelar oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Yayasan Mubyarto di Fakultas ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Kamis (30/5).
Lebih lanjut Bayu Krisnamurthi menyebutkan bahwa sangat penting untuk meneruskan kembali pemikiran Mubyarto dalam mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia ditengah carut-marut kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Ia mengungkapkan pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di masyarakat dan mewujudkan kemerataan sosial.
"Untuk itu penting membawa berbagai pemikiran mengenai konsep ekonomi kerakyatan sampai ke pemerintah. Jangan hanya berhenti pada tataran
diskusi, namun harus sampai ke tahap implementasi," ujarnya.
Dikatakan ,perekonomian Indonesia saat ini justru tidak melibatkan sebagian besar masyarakat, tetapi hanya sebagian kecil masyarakat. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto.
Hal senada disampaikan Rektor UII, Prof Dr Edy Suandi Hamid MSc. Ia menyebutkan konsep ekonomi kerakyatan saat ini tidak terimplementasikan dengan baik. Pasalnya, kegiatan ekonomi yang berjalan saat ini tidak melibatkan sebagian besar masyarakat, mulai dari proses distribusi hingga konsumsi. Yang terjadi justru hanya melibatkan sebagian kecil lapisan masyarkat .
"Kenyataannya pertumbuhan ekonomi kita saat ini hanya ditopang segelintir orang. Kalau hal ini terus berlanjut, substansi ekonomi kerakyatan bisa hilang," katanya.
Edy juga menyampaikan bahwa terminologi ekonomi kerakyatan saat ini hanya dijadikan sebagai jargon jualan politik. Konsep ekonomi kerakyatan hanya muncul ketika masa kampanye politik dimulai dan terlupakan ketika telah terpilih.
"Dalam dunia politik konsep ekonomi kerakyataan hanya sebagai jargon saja, tidak implementatif," terangnya.
Editor: Asnawi Khaddaf
