Metrotvnews.com, Jakarta: Ketidakpastian kebijakan dinilai menjadi penyebab menurunnya kinerja industri pertambangan Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh The Fraser Institute, yang memosisikan Policy Potential Index (PPI) industri pertambangan indonesia tahun 2012/2013 berada pada level 9,4.
Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 13,5 (2011/2012), 22,5 (2010/2011), 24,7 (2009/2010) dan 25,1 (2008/2009).
Peneliti dari The Fraser Institute, Fred McMahon, mengatakan hasil survei yang dilakukan menunjukkan PPI Indonesia berada di paling bawah dari lima besar negara dengan PPI terburuk. Yakni di bawah Vietnam, Venezuela, Kongo, Kyrgistan, dan Zimbabwe.
Sementara lima besar negara dengan PPI terbaik adalah Finlandia, Swedia, Alberta, New Brunswick, Wyoming, dan Irlandia.
"Untuk pertama kalinya Indonesia anjlok di posisi terbawah survei yang dilakukan Fraser Institute. Hal ini disebabkan kompetisi dalam investasi pertambangan lebih keras sementara industri melemah karena penurunan harga," ujarnya ketika mempresentasikan hasil survei pertambangan The Frazer Institute di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (29/5).
PPI merupakan kumpulan index yang terdiri dari kondisi administrasi, regulasi, konsistensi, perpajakan, lahan, infrastruktur, tenaga kerja, dan keamanan, termasuk korupsi.
Kompilasi dari berbagai hal ini dinilai sebagai penyumbang ketidakpastian dalam sektor pertambangan.
Maka dari itu, lanjut McMahon, untuk memperbaiki posisi Indonesia diperlukan kebijakan yang lebih ramah terhadap investor.
Selain mengurangi ketidakpastian, kebijakan yang baik akan berdampak pada penciptaaan lapangan kerja dan peningkatan kemakmuran.
"Yang diperlukan adalah menciptakan regulasi dan perpajaka yang bijaksana, tidak memihak ke sudut pandang politis tertentu," kata dia.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Prasodjo mengakui masalah ketidakpastian regulasi masih menjadi tantangan terbesar di sektor pertambangan.
Hal ini disebabkan kebijakan pertambangan merupakan kebijakan lintas sektoral, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Perlu koordinasi untuk buat policy lebih baik. memang harus kerjasama lintas departemen. Tap kita akan berusaha semakin baik," kata dia.
Ia menambahkan kebijakan pertambangan akan mengacu pada Undang Undang No 8 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang pada intinya memprioritaskan produksi pertambangan untuk kepentingan dalam negeri dan peningkatan nilai tambah.
"Dalam UU tersebut ada pesan-pesan untuk mengepentingkan produksi untuk kepentingan dalam negeri. Itu yang akan kita dorong ke depan," cetusnya. (Ayomi Amindoni)
Editor: Asnawi Khaddaf
