Jepang-India sepakati paket pembelian kereta cepat
Rabu, 29 Mei 2013 − 12:28 WIB
Kereta cepat Jepang. Foto:Istimewa
Sindonews.com - India akan menggunakan teknologi kereta cepat Jepang untuk koneksi dari Mumbai ke Ahmedabad, dalam paket inti penjualan infrastruktur.
Dilansir dari Straits Times, Rabu (29/5/2013), menurut surat kabar Nikkei, Perdana Menteri Shinzo Abe dan rekannya, Manmohan Singh dari India akan mengeluarkan pernyataan bersama pada pertemuan puncak, yang memberikan rincian tentang studi kelayakan untuk kereta api.
Abe menawarkan pinjaman lunak 101,7 miliar yen (USD1,0 miliar) ke India, sebagai upaya menghadapi persaingan dengan negara-negara lain, seperti Prancis, yang memiliki jaringan rel kecepatan tinggi TGV.
Di bawah Abe, Jepang memulai kendali baru menjual jalan, kereta api dan pembangkit listrik untuk negara-negara berkembang, termasuk India dalam mengimbangi kelesuan ekonomi domestik.
Awal bulan ini, Abe berjanji akan berkeliling dunia atas nama Japan Inc dan ingin menjual proyek-proyek infrastruktur besar Jepang senilai 30 triliun yen setahun.
Nikkei menyebutkan, jalur kereta Mumbai-Ahmedabad membentang sepanjang 500 kilometer (312 mil) dengan biaya hingga 1 triliun yen. Kedua pemerintah berencana untuk menyelesaikan tinjauan teknologi dan pengaturan biaya pada Maret 2014.
Abe juga diperkirakan akan menawarkan sekitar 17,7 miliar yen ke India untuk membangun ruang konferensi dan fasilitas lainnya di Indian Institute of Technology, Hyderabad, bersama sekitar 13 miliar yen untuk pemerintah negara bagian Tamil Nadu.
Jepang juga berjanji untuk pinjaman 71 miliar yen dalam pembangunan jaringan kereta api bawah tanah di Mumbai.
Media Jepang menyebutkan, kedua belah pihak akan menyepakati penyusunan master plan infrastruktur baru India selatan, untuk membangun jaringan listrik, jalan, kereta api dan pelabuhan di sekitar Bangalore dan Chennai.
Sementara laporan media, awal pekan ini mengatakan, Jepang akan menjual pesawat amfibi ke India, sebagai penjualan pertama perangkat keras militer Jepang sejak larangan ekspor senjata yang diberlakukan pada 1960.
(
dmd)
