Pemerintah dianggap membuang-buang uang untuk proses penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali. Selain tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, biaya penyelenggaraan perhelatan tersebut dianggap sangat besar dan mewah.
"Anggaran Rp352 miliar dikeluarkan untuk penyelenggaraan itu di saat fasilitas publik dan persoalan rakyat miskin belum teratasi. Pemerintah seperti tidak peduli dengan masyarakat karena menghabiskan anggaran hanya untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (2/10).
Parahnya, tambah Ucok, proses penganggaran terkesan tumpang tindih karena sejumlah kementerian mengeluarkan pos anggaran sejenis. Setidaknya ada 6 lembaga negara yang berpartisipasi dalam perhelatan ini dengan mengalokasi dana dari pos kementeriannya. "Seharusnya anggaran untuk acara APEC ini dilaksanakan dengan "satu pintu" atau satu kementerian yang mengelola anggaran ini agar efiensi dan dapat melakukan penghematan," ujarnya.
Ia menyebutkan, 6 lembaga negara yang ikut mengalokasikan dananya untuk kegiatan itu yaitu Kementerian Keuangan sebesar Rp16 miliar untuk 6 program kegiatan, kemudian Kemenlu sebesar Rp222 miliar dengan 4 program, Kemendag sebesar Rp9,3 miliar dengan 3 program, Kemensesneg sebesar Rp45,4 miliar untuk satu program, Kemenkominfo sebesar Rp57,5 miliar, dan KPK sebesar Rp1,6 miliar untuk dua kegiatan.
Menurut Ucok, gambaran tersebut memperlihatkan para kementerian berlomba-lomba mengambil kesempatan untuk mempergunakan anggaran negara demi melayani penyelenggaraan APEC. Padahal Indonesia juga tidak mengalami keuntungan akibat pola perdagangan bebas yang diskemakan APEC. "Hal ini bisa dilihat, akibat perdagangan bebas maka dampaknya pada defisit neraca perdagangan dimana pada Juli 2013, defisit neraca perdagangan mencapai US$2,31 milyar," pungkasnya. (Emir Chairullah)
Editor: Retno Hemawati
