Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan faktor pembentuk hidup layak untuk buruh tidak hanya berpatokan pada upah. Pemerintah diharapkan dapat pula menjaga iklim perekonomian nasional yang kondusif.
"Upah tidak bisa menyelesaikan kesejahteraan buruh. Pemerintah juga harus bertanggung jawab menjaga inflasi, menyediakan rumah murah, memperbaiki transportasi, dan lainnya," ujar Sofjan saat dihubungi, Kamis (31/10).
Adapun terkait upah buruh, Apindo menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Dewan Pengupahan. Meski begitu, ia menilai tidak serta-merta upah tersebut harus tinggi. Harus dilihat juga faktor-faktor pembentuknya.
"Malaysia dan Thailand memang lebih tinggi, mereka enggak ada pengangguran. Pendidikan rata-rata mereka juga SMP tapi di kita SD," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap ketika ketentuan upah masih dalam proses penggodokan, buruh tidak melakukan sweeping sebab hal ini mengganggu proses produksi. Untuk itu, ia meminta kepada aparat kepolisian agar bertindak tegas terhadap para buruh yang melakukan sweeping. Bila belum ada ketegasan hukum akan berdampak pada hengkangnya para investor.
"Indonesia enggak ada hukumnya, kalau setiap tahun begini investasi enggak masuk. Efeknya harus tegas, melanggar hukum harus ditindak," tuturnya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, demo buruh tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan. Adapun hal tersebut lebih banyak mengganggu iklim investasi dan kepastian usaha. Hanya, ia mengatakan, yang menjadi kunci ada pada sektor manufaktur. Sebab diketahui, sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja.
"Saya harus ingatkan, kalau dari sudut perdagangan, pengusaha melakukan respon, ada 42 industri pindah dari Jabodetabek ke Jateng (Jawa Tengah), dan Jatim (Jatim). Ini harus dipertimbangkan oleh teman-teman agar kepastian berlangsungnya usaha bisa dijaga," tuturnya.
Tapi, Bayu menambahkan, dirinya tidak menganggap hak buruh tidak penting. Buruh harus bisa sejahtera tapi permasalahan ini bukan hanya keputusan sepihak. "Harus dicari keseimbangannya. Ini keputusan bukan hanya satu pihak," pungkasnya. (Anshar Dwi Wibowo)
Editor: Agus Tri Wibowo
