Metrotvnews.com, Bogor: Pekerjaan Rumah (PR) Kementerian Kehutanan saat ini diakui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan masih banyak.
Selain penanganan permasalahan ilegal loging, satu persoalan yang juga cukup serius adalah mengenai Taman Nasional (TN).
Diakui Zulkifli, berkurangnya kawasan taman nasional di Indonesia, membuat pihaknya dianggap pengkhianat. Tudingan itu, khususnya datang dari para aktivis lingkungan.
"Saya dianggap pengkhianat,"kata Zulkifli saat menghadiri Seminar Nasional Kehutanan Indonesia Baru yang digagas Fakultas Kehutanan IPB dan Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, di Kampus IPB, Dramaga, Rabu (26/9).
Menurut Zulkifli, mengenai TN, penanganan terbaiknya adalah mempertahankan yang ada. Karena dengan adanya perluasan lahan TN, malah memunculkan persoalan baru.
Dia mencontohkan kasus Taman Nasional Teso Nelo dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor.
"Di Teso Nelo, yang Horrison Ford (Aktor Holywood) marah-marah, ada 20 ribu orang. Bayangkan, bagaimana saya bisa menangkap sebanyak itu? Di Halimun-Salak sekarang ada 100 orang lebih. Itu saja sulit, apalagi 20 ribu," kata Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, luas lahan yang masuk kawasan TNGHS awalnya hanya 40 hektare. Namun sesuai undang-undang mengenai perluasan area/kawasan, maka ditambah menjadi 113 hektare. Lahan tambahan itu atau 70 hektarenya dulunya memang hutan produksi yang kemudian berubah fungsi menjadi perkampungan, termasuk tempat wisata yang sudah dilengkapi dengan bangunan-bangunan.
Seperti diketahui di kaasan TNGHS, tepatnya di Gunung Salak Endah (GSE) saat ini lebih dari 140 bangunan, yang 80 persennya vila atau penginapan komersial.
Sementara di Teso Nelo, lanjut Zulkifli, awalnya luas lahan TN hanya 30 ribu hektare. Kemudian diperluas menjadi 80 ribu hektare. Kondisinya persis dengan di TNGHS. Di lahan tambahan itu sudah berdiri desa dengan banyak penduduk.
Dengan kondisi begitu, katanya, sulit jika teta bertahan dengan lahan perluasan itu.
"Di Teso Nelo, pikirkan saya mau mempertahankan bagaimana? Sampai kapan? Di Mesuji saja kita nangkap dua orang saja, jalan diblokir. Bagaimana menangkap orang sekecamatan? Bagaimana mungkin?"ungkap Zulkifli.
Meski demikian, lanjutnya, jika dilepas atau diserahkan ke rakyat, prosesnya juga tidak mudah dan akan panjang.
"Perlu sosialisasi yang panjang. Ini harus melalui proses panjang, terpadu. Prosesnya ke pemda dalam hal ini bupati/walikota, gubernur dan persetujuan DPR,"katanya.
Ditanya sudah sampai mana gagasan tersebut, Zulkifli mengatakan, saat ini masih dalam tahap pengkajian.
"Pengkajiannya panjang. Ada kajian strategi dan kajian-kajian lain. Haru ke bupati, belum gubernur dan dari situ baru di DPR. Jadi masih tahap kajian."
Sementara itu, saat menjadi pembicara kunci, Zulkifli menyebutkan, ada empat masalah pokok yang dihadapi Indonesia saa ini dan ke depan.
"Indonesia saat ini dan ke depan hadapi empat masalah pokok.Diantaranya perkembangan penduduk yang lebih padat, kemiskinan, poerekonomian yang masih berfokus pada ekstrasi sumber daya alam. Termasuk kehutanan," katanya.
Seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian Dies Natalis ke-50 IPB. (Dede Susianti)
Editor: Edwin Tirani
