Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang digulirkan pemerintah pusat dinilai sebagai produk kebijakan yang tidak waras.
Pasalnya, kebijakan tersebut memicu masyarakat menjadi individualistis dan juga predator bagi transportasi massal.
"Kalau kita membeli mobil itu, kita sama saja dengan predator," kata Anggota Dewan Transportasi Jakarta (DTJ) Tulus Abdi dalam dialog di Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).
Ia menjelaskan, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 tahun 2013 akan mematikan cita-cita pemerintah untuk membuat transportasi massal yang murah dan terintegrasi. Sebab, secara psikologis masyarakat dibuai untuk membeli mobil murah dan berujung pada sikap individualistis.
"Sekarang lihat saja, kebijakannya saja predator. Tentu yang membeli juga akan menjadi predator terhadap angkutan umum," kata Tulus yang juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Berkaca dari kebijakan transportasi dan industri di negara lain, kebijakan pemerintah pusat yang menyubsidi mobil murah justru menyesatkan. Tulus menceritakan, tarif transportasi di Inggris disubsidi pemerintah minimal 60%. Namun justru pemandangan ini berbanding terbalik di Indonesia.
"Kita sementara yang disubsidi malah mobilnya, tapi angkutan umumnya masih seperti ini kondisinya," tuturnya.
Ia mengatakan, di satu sisi angkutan umum di Indonesia masih 'busuk'. Sementara, pemerintah pusat justru menggulirkan kebijakan mobil murah. "Ini kebijakan yang tidak waras," ujar Tulus.
Keberadaan mobil murah banyak dikritisi oleh sejumlah kepala daerah, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Solo Fx Hadi Rudyatmo.
Mereka secara tegas mengatakan kebijakan mobil murah adalah kebijakan yang salah dan tidak sejalan dengan program pemerintah daerah tentang transportasi massal murah.
Editor: Patna Budi Utami
