Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menekan penggunaan mobil pribadi di Jakarta, sebagai konsekuensi dari kehadiran mobil murah di ibu kota, meski dikritik sejumlah pihak.
Menurut Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Djoko Sasono tidak ada persoalan antara mobil murah dan kemacetan lalu lintas. "Kalau dilihat, hubungan antara mobil murah dan kemacetan itu baik-baik saja," ujar Djoko dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).
Meski banyak kecaman, pemerintah pusat berdalih mobil murah untuk dipasarkan di luar daerah yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Bahkan, Djoko mengatakan apabila mobil murah memang diperuntukkan bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur, dampaknya akan positif.
"Kalau dipasarkan di daerah yang kekurangan transportasi, tentu mempunyai dampak berbeda dari kota yang macet," ucapnya.
Terkait keberadaan mobil murah di Jakarta, ia mengatakan pemerintah akan mendengarkan dan mempertimbangkan kebijakan tersebut. Selain itu, akan ada kebijakan lanjutan untuk menekan penggunaan mobil pribadi jika mobil murah dipasarkan di ibu kota.
"Misalnya ruang parkir dikurangi, biaya parkir ditinggikan, ada aturan-aturan seperti 3 in 1," kata Djoko.
Sementara itu, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi dengan tegas mengatakan mobil murah adalah kebijakan yang menyesatkan dan tidak masuk akal. Selain menambah kemacetan, mobil murah akan berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menghambat adanya transportasi massal murah, serta industri otomotif nasional.
Tulus menjelaskan, penolakan terhadap mobil murah dilakukan karena inkonsistensi pemerintah untuk mengembangkan mobil nasional. Mobil murah yang digadang sebagai embrio industri otomotif nasional juga tidak masuk akal.
"Teknologi apapun tidak bisa ditransfer, tapi harus dicuri, jadi jangan mimpi industri ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) di Jepang akan mentransfer teknologi ke kita agar kemudian kita akan mandiri dalam industri otomotif," kata Tulus.
Editor: Patna Budi Utami
