Pemerintah didesak evaluasi kebijakan impor daging sapi
Alif Ahmad
Selasa, 3 September 2013 − 15:21 WIB
ilustrasi/ist
Sindonews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan impor daging sapi dengan memperhatikan UU No 18/2012 Tentang Pangan.
UU Pangan mengamanatkan adanya kedaulatan pangan dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal. "Kebijakan impor daging sapi harus dievaluasi," ujarnya, Selasa (3/9/2013).
Menurutnya, impor daging sapi yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog sejak Juli belum efektif menurunkan harga daging sapi. Artinya, persoalan harga daging tidak hanya terkait ketersediaan daging, namun ada persoalan lain yang mesti dicermati.
Faktanya, kata dia, paket impor daging ini belum mampu mengatasi akar permasalahannya. Jadi, seharusnya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor karena akan membuat neraca perdagangan menjadi defisit.
Dia menuturkan, jika hal ini berlanjut maka akan berkontribusi terhadap menurunnya nilai tukar rupiah. Karena itu, dia meminta pemerintah memperkuat peternakan rakyat di dalam negeri karena akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Disamping itu, kualitas daging dari peternakan lokal jauh lebih baik dari impor. Kalau impor terus dilakukan, tentu secara jangka pendek maupun jangka panjang akan merugikan peternak dalam negeri. Jangan sampai para peternak kehilangan gairah beternak," kata politisi PKS ini.
Sebagai gambaran, data Bulog menunjukkan, sejak izin keluar pada 12 Juli, Bulog telah mendatangkan 1.134 ton daging dari impor 3.000 ton. Hingga saat ini, daging yang telah terserap konsumen baru sekitar 302 ton, sehingga masih ada sisa 832 ton daging yang disimpan Bulog dalam coldstorage.
Dalam hal ini dengan target impor 3.000 ton diharapkan mampu menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp75 ribu sampai Rp80 ribu per kg.
(
izz)
