Jumat, 30 Mei 2014

Home » Berita Harian Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia: Gagasan Nasionalisme Kedua Capres Hanya Strategi Marketing

,
Berita Harian Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia
Berita Bisnis Liputan6.com menyajikan kabar berita terkini dunia bisnis dan investasi, ekonomi, pasar modal hingga perbankan Indonesia 
Great rates not enough?

OptionsHouse is a cutting-edge platform with award-winning technology. Even with our professional tools, you'll still pay great rates.
From our sponsors
Gagasan Nasionalisme Kedua Capres Hanya Strategi Marketing
May 30th 2014, 12:41, by Septian Deny

Liputan6.com, Jakarta - Isu nasionalisme yang diusung oleh para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai hanya sebagai strategi sales marketing dalam rangka pemenangan dalam pemilihan presiden (pilpres) ditengah menguatnya isu tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti Senior IGJ, Salamuddin Daeng mengatakan, pasangan Jokowi-JK mengusung gagasan nasionalisme milik Soekarno yaitu Trisakti, namun hal tersebut masih dianggap belum detil.

"Sementara pasangan Prabowo-Hatta yang juga mengusung gagasan nasionalisme juga tidak secara tegas menyebutkan operasionalisasinya," ujar Salamuddin saat konferensi pers di Resto Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (30/5/2014).

Menurut Salamuddin, sedikitnya ada tiga hal yang menjadi penghambat terwujudnya nasionalisme Indonesia saat ini. Pertama yaitu soal dorongan berbagai perjanjian internasional yang mengikat. Kedua, berbagai peraturan perundangan yang lahir dalam era reformasi. Dan ketiga, berbagai kontrak penjualan kekayaan alam dan kontrak dalam penguasaan kekayaan alam dan kontrak dalam penguasaan kekayaan alam.

"Seperti kontrak karya, kontrak kerjasama migas, kontrak kerja batu bara. Ini telah diserahkan pemerintah kepada investor untuk dikuasai dalam jangka waktu yang lama," kata Salamuddin.

Salamuddin menuturkan, langkah nasionalisasi dalam berbagai sektor ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 akan menimbulkan konsekuensi gugatan arbitrase internasional oleh perusahaan-perusahaan swasta melalui peradilan internasional sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian internasional.

"Kecenderungan pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian secara brutal akan menghambat bagi terwujudnya kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tandasnya. (Dny/Ahm)

(Agustina Melani) ;

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions