Selasa, 13 Agustus 2013

Home » Sumber Informasi Terpercaya | SINDOnews.com: Kadin minta KPPU bongkar kartel&8234; komoditas pangan

,
Sumber Informasi Terpercaya | SINDOnews.com
// via fulltextrssfeed.com 
Learn from successful entrepreneurs.

Pick up tips and advice from the noteworthy when you subscribe to Startup Frontier! Read interviews on how they launched and built their businesses.
From our sponsors
Kadin minta KPPU bongkar kartel&8234; komoditas pangan
Aug 13th 2013, 08:15

Kadin minta KPPU bongkar kartel‪ komoditas pangan

Iman Rosidi

Selasa,  13 Agustus 2013  −  15:15 WIB

Kadin minta KPPU bongkar kartel‪ komoditas pangan

Ilustrasi/Ist

Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak luntur terhadap temuan hasil persekongkolan atas kartel bawang putih dan berharap agar dapat dikembangkan untuk komoditas lainnya, seperti gula komsumsi dan rafinasi, hortikultura, daging sapi dan ayam.

"Kami menaruh harapan kepada KPPU karena lembaga ini satu-satunya di republik Indonesia yang dapat membongkar praktik kecurangan bisnis, dan dunia usaha mendukung KPPU, saya lihat kinerja KPPU 5 tahun terakhir sangat baik," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Pihaknya juga meminta kepada Mendag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Kepala Badan Karantina Kementan agar memberikan ruang yang lebih besar kepada KPPU supaya pelaku persekongkolan kartel bawang putih dapat segera terbukti.

Menurut Natsir, tata niaga komoditas perlu ditinjau ulang karena tidak seimbangnya antara supplay dan demand, sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel.

"Perlu ditata ulang manajemen pangan nasional mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya," harapnya.

Logistik pangan, tambah dia, juga perlu ada di setiap daerah dan pemerintah pusat jangan hanya memberikan tugas monitoring saja, akan tetapi memberikan kekuasaan untuk pengadaan pangannya diatur oleh pemerintah daerah.

"Sudah saatnya kebijakan semacam ini dibagi ke daerah, toh pemda juga kan pemerintah," tandas Natsir.

(gpr)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions