INILAH.COM, Jakarta â€" Kerapnya perubahan perundangan dan regulasi, mengurangi minat investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Alhasil, produksi nasional pun terus menurun.
Praktisi perminyakan, John S.Karamoy pun menilai, pemerintah harus bergerak cepat menjamin kepastian hukum dan aturan main. Aparat Pemerintah Pusat dan Pemda yang bertugas dalam pembebasan lahan,ganti rugi tanah,dan perlindungan lingkungan harus betul-betul mengutaman kepentingan bangsa.
"Pemerintah harus bertindak secara adil tanpa adanya vested interest, dan penegakan hukum(law enforcement) harus betul-betul dijalankan sehingga industri migas kita bisa tumbuh dengan baik" kata John saat acara peluncuran buku "Inspiration From The Oil Man,Visi Kepemimpinan" dan diskusi publik "Migas Dari Kita,Oleh Kita, Untuk Kita", bersama para pelaku industri migas di Gedung The Energy SCBD,Sabtu(16/03/2013).
Menurut Jhon, Indonesia masih harus menghadapai kenyataan bahwa produksi migas nasional akan terus turun. Untuk itu perlu dilakukan terobosan yang signifikandan cepat untuk mendorong pelaku sektor hulu, agar meningkatkan cadangan baru agar manfaat energi ini tetap bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa sebagai wujud amanah pasal 33 UUD 1945.
"Meskipun agak terlambat,kita perlu segera temukan solusi menyeluruh, terkoordinasi, terintegrasi agar kita bisa memenuhi setidaknya kebutuhan nasional," lanjut John.
Sementara itu,mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Kwik Kian Gie mengatakan, Indonesia banyak memiliki sumber daya manusia(SDM) yang sangat memadai di bidang minyak dan gas, serta teknologi.
Bahkan perusahaan migas Indonesia sudah mendunia, salah satunya Pertamina. Pemerintah semestinya lebih peduli terhadap perusahaan migas nasional dalam mengelola energi negaranya."Pertamina itu sangat mampu,tinggal kita percaya atau tidak,"ujar Kwik. [ast]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1968720/produksi-migas-turun-akibat-regulasi-kerap-berubah
