Februari lalu Bambang memecat dan mencabut keanggotaan Nur Achmad Affandi dari posisinya sebagai Ketua Kadin DIY, menyusul langkahnya yang membentuk Kadin tandingan. Kadin tandingan ini disinyalir berkaitan erat dengan politik pemilihan umum 2014 mendatang.
Tak cuma di bawah, di tubuh Dewan Pertimbangan juga terjadi pecah kongsi soal usulan Munaslub itu. Seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menolak usulan Munaslub, sementara Ketua Dewan Pertimbangan Oesman Sapta Odang mendukung.
Informasi yang dihimpun VIVAnews, empat atau seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan menyatakan penolakannya terhadap desakan Munaslub dan mendukung kepengurusan Bambang hingga akhir masa jabatannya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sofjan Wanandi mengatakan usulan Munaslub itu terlalu berlebihan. "Kadin ini organisasi pengusaha, umumnya permasalahan diselesaikan dengan cara berunding, bukan Munaslub,†kata Sofjan.
Dia mengatakan, usulan Munaslub ini tidak mewakili mayoritas anggota, karena sebagian besar Kadin Daerah, Asosiasi, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus mendukung kepengurusan yang sekarang hingga akhir masa jabatan 2015.
Sebelumnya, asosiasi-asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi, juga menyatakan menolak agenda Munaslub. Sebab, aksi kudeta semacam itu akan memberikan dampak negatif bagi keutuhan organisasi Kadin sebagai wadah dunia usaha. Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional selayaknya bersatu dan tidak terpecah belah.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/396250-desakan-munaslub-kadin-mencuat
