Ilustrasi. (Foto: Okezone) JAKARTA - British Petroleum (BP) mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetujui Analis Dampak Lingkungan (Amdal) Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG dan telah menerbitkan Izin Lingkungan (IL).
Amdal termasuk komitmen-komitmen lingkungan dan sosial Tangguh, dan juga memuat peran dari pemerintah daerah dan pusat. Persetujuan ini merupakan syarat agar kegiatan proyek di lokasi Tangguh dapat dimulai.
"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, beserta Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Kabupaten Fakfak atas daya upaya dan kerjasamanya dalam mencapai keberhasilan ini," kata BP Regional President Asia Pacific, Christina Verchere, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/8/2014).
"Kami berharap dapat segera menerima persetujuan penting lainnya sehingga kami dapat melaksanakan proyek yang akan memberi manfaat besar bagi Indonesia ini," tambah dia.
LNG Tangguh di Teluk Bintuni, provinsi Papua Barat, merupakan fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan kegiatan operasi LNG pertama di Indonesia yang memadukan kegiatan hulu dan hilir.
Kegiatan operasional yang sudah ada terdiri dari dua kilang pemrosesan LNG (Train1 dan 2) dengan kapasitas produksi 7,6 juta ton per tahun (mtpa). Rencana pengembangan dengan penambahan kilang LNG ketiga (Train 3) pada kegiatan operasional yang sudah ada akan meningkatkan total kapasitas produksi menjadi 11,4 mtpa.
Proyek pengembangan USD12 miliar ini, akan memberi nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia dan akan membantu memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Sebagai bagian dari proyek pengembangan Tangguh, BP dan mitra-mitranya akan memasok 40 persen dari output Train 3 (1,5 mtpa) kepada PT. PLN (Persero) untuk pasar domestik Indonesia.
Beberapa persetujuan penting lain,yang kini masih dalam proses, dibutuhkan agar proyek pengembangan ini dapat meneruskan perencanaan, desain dan pengadaan barang dan jasa.
"Kami terus berkoordinasi erat dengan SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta lembaga pemerintah lain untuk memperoleh persetujuan penting tersebut. Kami tetap berharap bahwa persetujuan-persetujuan itu dapat kami peroleh dengan segera," kata Christina. (mrt)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda. This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
