Rizky Noor Alam - 03 Agustus 2014 16:13 wib
Pencabutan subsidi BBM untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi--Antara/Adrie Indrayadi
Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soengijapranata Semarang Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa solusi untuk membatasi penggunaan jalan adalah dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi.
"Harga BBM yang murah itu memicu penggunaan kendaraan pribadi semakin naik. Solusinya agar pengguna kendaraan pribadi itu menurun, ya cabut subsidi BBM untuk kendaraan pribadi," kata Djoko melalui sambungan telepon, di Jakarta, Minggu (3/8/2014).
Djoko menjelaskan, masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang murah dan nyaman. Subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini adalah kebijakan yang keliru karena telah membebankan anggaran negara dan meminimalisir anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, sarana transportasi umum murah, dana pendidikan, dana kesehatan, maupun subsidi perumahan.
"Dalam kurun waktu tiga tahun sudah terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 30%. Tahun 2010 konsumsi BBM bersubsidi itu 38,27 juta kiloliter (KL), dan 2013 kemarin itu mencapai 49,65 juta KL," ujar dia.
Menurut Djoko, cara mencabut subsidi BBM adalah solusi yang tepat, karena 93% BBM bersubsidi dinikmati kendaraan pribadi. Proses pencabutan tersebut dapat dilakukan secara bertahap agar tidak mengagetkan dan membebani masyarakat.
"Seiring dengan mencabut BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, diimbangi dengan membangun sarana transportasi umum yang nyaman, murah, aman, buat trayek yang dekat dengan pemukiman sehingga para pengguna kendaraan pribadi akan beralih," katanya.
Dia menegaskan bahwa perbaikan sarana transportasi umum akan berimplikasi besar untuk mengurangi angka pengguna jalan yang semakin meningkat serta dapat memberikan kenyamanan kehidupan bagi masyarakat perkotaan hingga pedesaan.
"Trayek yang menjangkau ke pemukiman ini bukan hanya di perkotaan, tapi juga pedesaan di daerah, sehingga nantinya tidak ada lagi alasan lagi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi di desa karena sulit angkutan umum," ucapnya.
Djoko mencontohkan, di negara Tiongkok, pemerintahnya menyediakan angkutan umum sampai ke pelosok setiap desa di sana, meskipun masyarakat desa tidak setiap hari ke kota. "Yang penting ada jaminan transportasi yang terjadwal, dan itu adalah tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
(Wid)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
