- 27 Mei 2014 03:02 wib
DIPECAT atau mengundurkan diri. Dua frasa itu sesungguhnya memiliki output yang sama, namun mengandung makna yang jelas berbeda. Frasa yang pertama punya kesan negatif karena sangat dekat dengan kondisi 'tidak terhormat'. Sedangkan yang kedua bermakna positif karena mencerminkan sikap ksatria dan kerendahan hati.
Dipecat atau mengundurkan diri menjadi dua pilihan yang harus diterima Suryadharma Ali setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013, pekan lalu. Publik ketika itu bertanya-tanya, siapa bergerak lebih cepat, Suryadharma Ali yang memilih mundur sebagai menteri agama atau Presiden yang malah memecatnya lebih dulu?
Pada akhirnya memang Suryadharma lebih cepat. Kemarin, ia sudah meminta mundur sebagai menteri agama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat. Ia mengakui posisinya sebagai tersangka amat mungkin menggangu pemerintahan, karena itu ia menyerahkan kembali amanat sebagai menteri agama yang diberikan Presiden.
Tentu kita apresiasi keputusan Suryadharma itu, seperti halnya kita mengapresiasi pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai menpora seusai dijadikan tersangka kasus korupsi Hambalang pada 2012 lalu.
Budaya mundur memang mesti terus ditunjukkan dan dicontohkan untuk menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di Indonesia.
Harus diakui, masih banyak sekali pejabat publik di negeri ini, baik di tingkat daerah maupun pusat yang punya muka badak. Alih-alih punya keinginan untuk mundur, untuk sekadar malu pun mereka tak punya.
Orang-orang seperti ini tetap memilih bertahan meskipun kinerjanya buruk, meskipun terlibat kasus kejahatan, meskipun diduga korupsi, dan meskipun-meskipun yang lain.
Namun, dalam kasus Suryadharma, kita sedikit menyayangkan mengapa ia baru mengambil keputusan mundur setelah lima hari dijadikan tersangka dan dicekal ke luar negeri oleh KPK. Bahkan, pekan lalu ia seperti belum rela melepas jabatannya sebagai menteri dengan dalih masih memikirkan pelaksanaan haji ke depan.
Seandainya ketika itu Suryadharma langsung memutuskan mundur tak lama setelah menjadi tersangka, Presiden tentu bisa lebih cepat memikirkan calon penggantinya sehingga kinerja kementerian agama tak menjadi limbung. Jika itu dilakukan, mestinya awal minggu ini sudah ada pengganti Suryadharma sebagai menteri agama.
Gerak cepat memang harus dilakukan Presiden mengingat pelaksanaan ibadah haji tahun ini tinggal menghitung bulan. Itulah sebabnya tidak sedikit kalangan yang sejak Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka terus mendesak ia mundur, atau Presiden segera memecatnya.
Kita sangat mahfum, mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani ratusan ribu jemaah haji jelas bukan perkara sepele. Ketiadaan pemimpin, atau keberadaan pemimpin yang bermasalah, dalam kondisi seperti itu tentu akan sangat mengganggu persiapan serta menggerus mental petugas di lapangan. Itu yang publik tidak inginkan.
Karena itu, kasus yang menimpa Suryadharma dan pengunduran dirinya yang walaupun agak terlambat harus dijadikan momentum perbaikan pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Dengan hak prerogatif yang dimilikinya, Presiden harus segera menentukan menteri agama yang baru.
Publik tak akan merecoki dari kalangan apa menteri baru yang bakal ditunjuk itu, yang penting ia lurus dan amanah.
(Vic)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
