JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini Menteri Keuangan Chatib Basri akan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan Badan Anggaran DPR. Rapat ini akan meminta persetujuan DPR untuk melakukan perubahan APBN di 2013.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, belum ada perubahan terkait asumsi makro yang akan disampaikan ke DPR hari ini. "Intinya masih sama dengan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kita akan menyampaikan perubahan asumsi makro di RAPBN 2013," kata Bambang saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan Selasa (21/5/2013) malam.
Bambang menambahkan, perubahan target asumsi makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 direvisi dari 6,5 persen menjadi hanya 6,2 persen, inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen serta nilai tukar rupiah dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.600 per dollar AS.
Untuk defisit keuangan negara menjadi 2,48 persen serta perubahan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari 46 juta KL menjadi 48 juta KL. "Kuota BBM ini juga sudah memperhitungkan bahwa ada kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun ini," tambahnya.
Untuk RAPBN 2013 ini, Bambang menegaskan tidak akan ada perubahan kebijakan yang berarti. Sebab selama ini seluruh target kebijakan sudah bagus dan hanya perlu implementasi saja. "Kami akan fokus pada utilisasi yang ada," tambahnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, pihaknya akan siap berdiskusi dengan perwakilan pemerintah terkait APBN Perubahan ini. "Pemerintah harus meyakinkan kami mengapa harus ada APBN Perubahan. Kalau sampai tidak ada kata sepakat dan deadlock, nanti bisa saja pengambilan keputusan dilakukan dengan voting," kata Harry.
Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait hal ini. Termasuk soal rencana pembahasan soal bantuan langsung tunai. Menurut politisi partai Golkar ini, pihaknya mengaku memilih keputusan tersebut secara rasional saja.
"Memang dari partai kami belum ada keputusan khusus terkait BLT, meski partai lain resmi menolak. Tapi kami akan pilih rasional saja," kata Harry tanpa mau menyebut menerima atau menolak kebijakan BLT tersebut.
Terkait keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, Harry menegaskan pemerintah dianggap salah kaprah bila masih meminta persetujuan DPR atas hal ini.
"Pemerintah sudah diberi wewenang untuk menaikkan harga BBM tanpa menunggu persetujuan DPR. Ini salah kaprah nantinya bila pemerintah mau meminta izin ke kami," katanya.
Editor :
Erlangga Djumena
