Metrotvnews.com, Jakarta: Mayoritas publik menolak kebijakan pemerintah tersebut. Kenaikan harga BBM akan memberatkan ekonomi rumah tangga masyarakat kecil.
Publik juga menilai, kebijakan kenaikan harga BBM hanya merupakan pintu masuk yang paling logis untuk peluncuran BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang Pemilu 2014.
Demikian salah satu kesimpulan dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan tanggal 1 s/d 10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).
Simpangan kesalahan (margin of error) sebesar 2,8% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman quesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
Menurut Direktur Eksekutif LSN Umar Bakry, berdasarkan hasil survei LSN, mayoritas publik menolak kenaikan harga BBM. Sebanyak 86,1% dengan tegas menyatakan tidak setuju dan hanya 12,4% yang mengaku setuju terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Sebanyak 1,5% responden menyatakan tidak tahu.
Sedikitnya ada tiga alasan mengapa publik menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan harga BBM dinilai akan semakin memberatkan ekonomi masyarakat.
Harga-harga kebutuhan pokok akan naik dan semakin tidak terjangkau oleh pendapatan rakyat kecil.
Kedua, kebijakan untuk menaikkan harga BBM dinilai tidak akan menolong kesehatan fiskal sebagaimana yang direncanakan pemerintah. Beberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu terbukti tidak efektif untuk menyelamatkan APBN.
Ketiga, publik menilai ada motif-motif politik praktis di balik kebijakan kenaikan harga BBM. Pemberian BLSM sebagai kompensasi kenaikan karga BBM dinilai sebagai skenario untuk mendongkrak elektabilitas partai pemerintah.
Menurut temuan LSN, lanjutnya, mayoritas mutlak dari masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM. Ini menunjukkan bahwa naiknya harga BBM sangat mereka khawatirkan akan semakin mempersulit ekonomi rumah tangga mereka.
Kompensasi yang diberikan pemerintah tidak akan sanggup mengatasi melambungnya harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
Sementara itu dari 12,4% responden yang menyetujui kenaikan harga BBM hampir seluruhnya berasal dari segmen masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi.
Mereka ini dapat memahami sejumlah argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, meksipun diantara mereka juga kurang meyakini kebijakan tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menyehatkan perekonomian nasional.
Selain tentang isu kenaikan harga BBM, kata Umar, survei LSN kali ini juga menanyakan pendapat publik tentang rencana pemberian BLSM. Kebijakan pemberian kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM ini disikapi secara berbeda oleh masyarakat.
Sebanyak 51,7% responden mengaku setuju terhadap rencana pemerintah menggelontorkan BLSM kepada rakyat miskin menyusul kenaikan harga BBM, sebanyak 47,2% menyatakan tidak setuju, dan 1,1% responden menyatakan tidak tahu.
"Jika dalam isu kenaikan harga BBM segmen masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah mayoritas mutlak menolak, maka dalam menanggapi rencana pemberian BLSM justru sebaliknya. Pada umumnya masyarakat kecil menyatakan setuju terhadap rencana pemberian BLSM, sementara masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan menengah ke atas cenderung menolak kebijakan tersebut," ujarnya melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (27/5).
Ada dua alasan utama mengapa kelompok masyarakat menengah ke atas menolak kebijakan pemberian BLSM kepada masyarakat kecil.
Pertama, nominal BLSM yang diberikan oleh pemerintah tidak signifikan untuk membantu rakyat kecil yang menjadi korban kenaikan harga BBM. Beban yang diterima masyarakat miskin jauh lebih besar daripada jumlah kompensasi yang didapat dari pemerintah.
Kedua, kebijakan pemberian BLSM menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 dinilai publik sarat dengan kepentingan politik praktis dari partai tertentu.
Dalam hal ini BLSM dinilai sebagai satu-satunya instrumen yang paling efektif untuk mendongkrak elektabilitas partai pemerintah setelah terpuruk oleh sejumlah kasus korupsi. (Akhmad Mustain)
Editor: Asnawi Khaddaf
