Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI menolak pemotongan anggaran untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Penolakan disampaikan setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenakertrans usai, Senin (27/5).
Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menyampaikan, penolakan dilakukan karena pihaknya belum mendapat informasi apapun terkait pemotongan anggaran ini.
"Karena di Badan Anggaran (Banggar) saja belum kita bahas, mengapa sudah ada pemotongan?" ujar Ribka di Komplek Parlemen, Senin (27/5).
Menurut Ribka, dalamhal seperti ini, biasanya pihak mereka diberi tahu terlebih dahulu.
"Biasanya kalo udah begini-begini kita diinformasikan dari kementerian. Dikasih sen dulu lah, lampu kuningya dulu. Tiba-tiba udah ada pemotongan program. Kita kan tidak tahu apa yang mau dipotong," jelas Ribka.
Ketidaktahuan Komisi IX atas pemotongan anggaran yang mulai diperbincangkan sejak Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan diterima Kemenakertrans ini menurut Ribka harus melalui pembahasan mendalam. Namun karena kebijakan menjadi hal penting, Ribka mengaku mereka lebih baik menolak dulu rencana pemotongan anggaran itu.
"Ya kita tolak dulu, nanti akhirnya jika dibahas bersama Eselon I Kemenakertrans nanti harus ada pemotongan ya ok," kata Ribka.
Ribka juga masih mempertanyakan kaitan antara kenaikan BBM dengan pemotongan anggaran di Kemenakertrans. "Kalau memang dikaitkan dengan BBM kan harusnya bertambah bukan malah dipotong. Aneh saja," tegas Ribka.
Melalui SE, Kemenakaertrans disebut harus memotong anggaran. "SE Menkeu memaksa Kemenakertrans memotong anggaran Rp307 m. Ini menjadi keputusan politik atas konsekuensi kenaikan BBM," jelas Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam RDP di Komisi XI DPR.
Editor: Asnawi Khaddaf
