Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta secara tegas dan cepat untuk memberi kepastian soal rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, para pelaku usaha mengaku sudah memecat alias melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 65.000 pekerja mereka.
Menurut Ketua Apindo Sofjan Wanandi ketika dihubungi di Jakarta, Senin (27/5) mengatakan ada indikasi lain yang menunjukkan pemerintah harus cepat memutuskan soal BBM. Karena para pengusaha menegaskan telah melakukan PHK kepada 65 ribu tenaga kerja menyusul ketidakpastian usaha para pengusaha, khususnya di Jakarta.
"Masih banyak yang belum jadi di-hired. Semakin lama tidak ada keputusan, akan lebih banyak pengusaha mengeluarkan orang," imbuh Sofjan.
Sofjan menambahkan, selain memutus hubungan kerja, banyak perusahaan perbankan mulai memperketat pengucuran kredit usaha yang tentunya akan berdampak luas bagi perputaran ekonomi.
Menurut Sofjan, ketidakpastian atas penaikan harga BBM salah satunya disebabkan oleh belum disetujuinnya bantuan langsung tunai (BLT) oleh DPR. Padahal menurutnya, pemerintah bisa saja tinggal menambah kompensasi untuk beras miskin, jaminan kesehatan, dan atau pendidikan untuk menggantikan program BLT untuk masyarakat miskin itu.
"Toh sama saja kan hasilnya, mau BLT atau kompensasi lain yang terpenting untuk masyarakat miskin. Kalau bagi kami, yang penting (kompensasi) dan pemerintah segera memberikan keputusan," tegasnya.
Seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam waktu dekat ini berencana menaikkan harga BBM subsidi yakni Premium menjadi Rp6.500 per liter dan Solar Rp5.500 per liter. (Fario Untung)
Editor: Henri Salomo Siagian