Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan disarankan tidak hanya membuat kebijakan, seperti membuat PLN tandingan jika terpilih menjadi Presiden.
Pengamat kelistrikan Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan, Dahlan harus mengkaji terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak besar bagi kelistrikan Indonesia.
"Jangan buat satu kebijakan begitu mudahnya tanpa membuat kajian yang baik, karena dampaknya besar sekali," kata Iwa saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Iwa mengungkapkan, rencana Dahlan tersebut bukan membuat PLN tandingan tetapi membagi tugas PLN dalam menyalurkan kelistrikan di seluruh Indonesia.
"PLN tandingan itu bukan begitu, PLN satu organisasi yang besar dari Sabang sampai Merauke. Persoalannya kantung beban tidak sama, kemampuan bayar berbeda," tutur dia.
Iwa memperkirakan, Dahlan akan membagi PLN menjadi dua, yaitu PLN yang mengurusi wilayah pedesaan dan PLN yang mengurusi perkotaan seperti India.
"Ada yang bisa dibuat seperti India, ada PLN perkotaan, PLN pedesaan, bidang dibuat PLN berbeda, yang satu subsidi full, yang satu subsidi sedikit jadi berbeda," papar dia.
Meski PLN bertugas melistriki Indonesia, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki keterbatasan, karena itu pemerintah memiliki program listrik desa. Dahlan diminta harus mengerti hal tersebut.
"Sekarang de facto dari Sabang sampai Merauke listrik itu PLN. Persoalannya PLN punya keterbatasan menjangkau wilayah, seperti listrik desa akhirnya sebagian diambil pemerintah seperti mikro hydro tanpa program PLN, itu kondisi sudah ada. Pak Dahlan harus pahami dulu ini, kalau pelosok, perbatasan itu sudah berjalan di Kementerian ESDM setiap tahun," pungkas dia.
(nurmayanti)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
