Prabowo-Hatta & Jokowi-JK. (Foto: Okezone) JAKARTA – Siapa pun yang akan terpilih sesuai perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang, Presiden baru Indonesia sudah ditunggu banyak pekerjaan dan agenda. Apalagi, Indonesia akan segera memasuki pasar bebas.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, menyampaikan bahwa agenda pembangunan nasional masih menyisakan sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
Dia mencontohkan, pada 2015 Indonesia akan memasuki babak Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memerlukan perhatian serius mengingat waktu yang tersisa relatif singkat pasca-penyelenggaraan Pilpres.
Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik pada 20 Oktober 2014 perlu mengoptimalkan kerja dua bulan sebelum memasuki 2015. Ini tentunya bukanlah hal yang mudah.
"Konsolidasi dan koordinasi lintas sektor perlu dipacu di samping mengawal percepatan infrastruktur sehingga Indonesia bisa mengambil manfaat positif dari era komunitas ASEAN. Era baru masyarakat ASEAN ini tentunya juga memicu ketatnya persaingan antar kawasan di masa-masa mendatang," kata dia seperti dilansir dari Setkab, Senin (14/7/2014).
Selain itu, tantangan lainnya terkait menjaga kedisiplinan fiskal. Firmanzah mengatakan, pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi.
"Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal sehingga ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas," tutur Firmanzah.
Dia melanjutkan, pemerintah juga harus memikirkan percepatan reformasi birokrasi untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Menurutnya, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.
Di sisi lain, sinkronisasi regulasi lintas sektoral juga masih menjadi kendala bagi pembangunan sektoral. Begitu pula Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu terus didorong sebagai modal bagi proses penyederhanaan regulasi. Di samping tantangan ekonomi tersebut, Indonesia masih menghadapi persoalan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan upaya perluasan pasar lapangan kerja. (mrt)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda. 
