Prabowo-Hatta & Jokowi-JK. (Foto: Okezone) JAKARTA - Jajaran kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) harus konsisten menaati instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak mengambil keputusan strategis pada akhir masa pemerintahan.
Wakil Ketua Indonesian Human Right Commite and Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan memaparkan, selain menahan kebijakan penting, pergantian kepengurusan atau jabatan strategis di bawah kementerian masing-masing juga perlu dihindari. Tujuannya, untuk menjaga agar kepentingan hajat hidup orang banyak dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang harus tetap terjaga.
"Utamanya menyangkut soal hajat hidup orang banyak dan kaitannya juga dengan para pengurusnya," kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Untuk itu, dia menegaskan, rencana pergantian pejabat-pejabat dalam posisi strategis bagi hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam (SDA) dalam situasi sekarang mestinya dihindari hingga terbentuk pemerintahan yang baru.
"Serahkan saja pada pemerintahan baru nanti agar proses pembangunan sesuai visi dan misi serta program yang hendak dijalankan pemerintahan baru bisa berjalan dengan mulus," ujar Ridwan.
Selain itu, dia menambahkan, penggantian jabatan strategis lembaga atau badan negara tersebut tentunya bisa menyesuaikan dengan personil yang dibutuhkannya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA) Abdul Choir menilai, upaya pergantian pejabat pada posisi penting jelang akhir masa pemerintahan hanya akan menghambat penuntasan kinerja yang seharusnya dilaksanakan oleh jajaran kementerian dan lembaga negara atau badan usaha negara lainnya.
"Untuk itu, pergantian pejabat publik pada posisi strategis harus dicermati bersama. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu sehingga akan merugikan negara," sebutnya. (mrt)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda. 
