Minggu, 27 Juli 2014

Home » Sindikasi economy.okezone.com: Jokowi: Freeport Kontraknya Masih Lama, Ngapain Diurus Sekarang?

,
Sindikasi economy.okezone.com
Berita-berita Okezone pada kanal Economy 
Explore DIRECTV

Enjoy HD DVR service in every room. Get every game every Sunday. Watch hit movies and shows anywhere. Bundle and save today!
From our sponsors
Jokowi: Freeport Kontraknya Masih Lama, Ngapain Diurus Sekarang?
Jul 27th 2014, 10:37

Minggu, 27 Juli 2014 17:37 wib | Bramantyo - Okezone

Gubernur DKI Jakarta Jokowi. (Foto: Okezone)Gubernur DKI Jakarta Jokowi. (Foto: Okezone) SOLO - Calon Presiden terpilih Joko Widodo belum mau berbicara banyak terkait kontrak PT Freeport yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Selain masih ada urusan penting lainnya yang lebih penting harus diselesaikan secepatnya, kontrak PT freeport itu baru akan berakhir pada 2021.

"Perpanjangan Freeport itu tahun berapa? Ngapain diurus sekarang. Kontrak Freeport itu baru 2021. Urusan di depan saja banyak udah mikirin sekarang," jelas pria akrab disapa Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, sebelum kontrak PT Freeport berakhir dua tahun sebelumnya, baru akan diputuskan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang kembali atau tidak. Pasalnya, kontrak baru PT Freeport dalam aturan baru akan dipersiapkan dua tahun menjelang kontrak berakhir.

"Kontrak baru akan diperisapkan dua tahun sebelum kontrak berakhir, baru dipikirkan apakah akan diperpanjang atau tidak. Ngapain kamu urusan kayak gitu dipikirkan sekarang, kayak tidak ada urusan yang lain saja," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, dalam perundingan yang kini tengah berlangsung, Freeport telah menyetujui semua hal prinsipil yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Kementerian ESDM.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar yang juga merupakan salah satu pimpinan tim perundingan mengungkapkan, pihak Freeport telah menyetujui 6 elemen pokok dalam proses perundingan. Tim perunding sendiri, tambahnya, kini bersama Menteri Koordinator tinggal menunggu arahan dari presiden untuk langkah selanjutnya.

Seperti diketahui, dalam perundingan bersama Freeport, pemerintah membahas enam elemen penting dalam pembahasan yakni, terkait divestasi, pembangunan smelter, uang jaminan smelter, luas lahan tambang, royalti dan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
(mrt)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions