Ilustrasi: (Foto: Okezone) JAKARTA - Target penerimaan negara melalui setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan tidak akan mencapai target awal. Total dividen yang ditargetkan pada kisaran Rp40 triliun dikabarkan hanya akan mencapai kisaran Rp37,5 triliun.
Hal ini menurut keterangan Kementerian BUMN disebabkan oleh meruginya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tidak disetornya dividen oleh perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menilai, pengurangan salah satu sumber penerimaan negara itu sebenarnya masih bisa diupayakan pemerintah dalam hal ini kementerian teknis untuk ditemui jalan keluarnya. Salah satunya melalui langkah negosiasi.
"Harusnya bisa ya pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Sudah ada kontrak perjanjiannya, masih bisa dinegosiasikan lah," tutur Bambang ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Menurut dia, penyesuaian APBN merupakan jalan keluar yang paling mungkin dalam meminimalisir kurangnya penerimaan negara akibat keadaan tersebut.
"Kita lihat lah. Itu bagian dari penyesuaian saja di APBN-P," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, penyetoran dividen tahun buku 2013 akan mendapatkan masalah. Pasalnya, dividen yang ditargetkan, masih belum bisa tercapai lantaran, PT Freeport yang sudah dua tahun tidak membayarkan dividen kepada pemerintah, serta PT PLN (Persero) yang masih dalam kondisi merugi.
Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin menjelaskan, dengan penurunan penyetoran dividen tahun buku 2013 yang disebabkan kinerja keuangan dua perusahaan BUMN, PLN dan Freeport Indonesia tidak mencapai RKAP 2013, dirinya akan mengajukan penurunan penyetoran dividen BUMN kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF). (wdi)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda. 
