Seorang pramugari berdiri di dalam kereta cepat dalam perjalanan perdana dari Beijing ke Zhengzhou, Sabtu (22/12). Cina membuka lintasan kereta cepat terpanjang di dunia antara Beijing dan selatan Guangzhou pada hari Rabu (26/12). REUTERS/China Daily
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyarankan operasional kereta cepat tanpa subsidi dari pemerintah. Subsidi pemerintah dinilai cukup untuk pembangunan infrastrukturnya saja. "Rasanya di dunia ini jarang yang enggak dapat subsidi. Tapi untuk operasi kalau bisa jangan subsidi," kata Bambang di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014.
Bambang mencontohkan kereta cepat di Taipei, Taiwan, yang tanpa subsidi. Meskipun demikian, kereta cepat di Taipei, kata Bambang, keterlambatannya tak sampai satu menit. (Baca: Kereta Supercepat Bandung-Jakarta Segera Dibuat)
Menurut Bambang, biaya proyek kereta cepat bisa mencapai Rp 200 triliun. Adapun untuk pengembangan kereta cepat di Indonesia, kata Bambang, yang paling mungkin dikembangkan koridor Jakarta-Surabaya. "Yang paling masuk akal Jakarta-Surbaya itu," kata Bambang. (Baca: Ini Teknologi Kereta Supercepat Jakarta-Bandung)
Terkait dengan tarif kereta cepat, kata Bambang, harus bisa dibandingkan dengan tarif batas bawah pesawat. Konsep pengenaan tarif kereta cepat, kata Bambang, mirip dengan tarif kereta bandara. "Di situlah (tarif batas bawah pesawat) dia bermain," kata Bambang. (Baca: Jepang Hibah Rp 70 T buat Kereta Supercepat di RI)
KHAIRUL ANAM
Terpopuler:
Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200
Hidayat: Investor Cemas Hasil Pemilu Beda Tipis
Hidayat: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM
