Ini Batasan Waktu yang Diberikan Pemerintah untuk Newmont (Ilustrasi: Okezone) JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, PT Newmont Nusa Tenggara harus segera menarik gugatan arbitrasenya paling lambat sebelum sidang kabinet terkait kebijakan di bidang mineral dan batu bara (minerba) dilangsungkan.
"Dia sudah harus menarik gugatannya sebelum sidang kabinet (tentang) minerba dilangsungkan. Tergantung sidkab kapan khusus minerba kapan. Jadi begitu sidkab dia belum cabut, maka sidkab akan memutuskan," tuturnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Dia mengungkapkan, dalam sidang kabinet paripuna terkait penyelenggaraan proses pilpres yang akan dilangsungkan hari ini, dirinya akan meminta langsung kepada presiden untuk mengagendakan pembahasan di bidang minerba.
Dalam sidang kabinet tersebut juga akan sekaligus dibahas persetujuan akhir hasil renegosiasi dengan PT. Freeport Indonesia. "Saya tidak tahu kapan sidkabnya. Tapi dalam sidkab paripurna ini saya akan sampaikan kepada presiden untuk nanti kita segera bahas," imbuhnya.
Sebelumnya, dirinya mengatakan, pemerintah masih memberikan kesempatan bagi Newmont untuk segera menarik gugatan arbitrase yang telah dilayangkannya. Jika Newmont tidak segera mencabut gugatan tersebut, maka pemerintah tidak akan memberikan toleransi.
"Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah hukum dengan call yang tinggi. Dengan ketegasan itu mungkin akan merugikan pihak Newmont sendiri apabila Newmont tidak segera mencabut gugatan arbitrase tersebut," tutur CT. (rzy)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda. 
