Dalam konferensi persnya, Presiden SBY mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya Pemilihan Presiden 2014, (9/7/2014). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Liputan6.com, Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sebentar lagi akan berakhir.
Kini program 100 hari terakhirnya adalah mengejar target untuk membereskan sejumlah pekerjaan rumah yang bisa direalisasikan hingga Oktober 2014.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi memberikan beberapa agenda yang seharusnya dapat dibenahi, bahkan diselesaikan pada akhir kepemimpinan SBY.
"Kami sebenarnya hanya berharap mereka bisa melaksanakan janji-janjinya yang pernah diucapkan, terutama meningkatkan pembangunan. Nggak minta yang baru kok," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (18/7/2014).
Sofjan mengatakan, agenda pertama adalah yang berhubungan infrastruktur sehingga dapat menekan tingginya biaya ekonomi yang harus dirogoh pengusaha. Kondisi tersebut, sambungnya, dapat mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.
"Agenda kedua adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Memang susah menaikkan harga BBM subsidi, tapi kalau bisa di pemerintahan ini bisa mengurangi subsidi karena kalau dihapus kan nggak mungkin lantaran ada Undang-undang (UU) yang mengaturnya," tambah dia.
Dia menilai, anggaran subsidi BBM saat ini sudah terlampau memberatkan fiskal Indonesia. Dari pengurangan tersebut, biaya penghematannya dapat dialihkan ke proyek infrastruktur.
"Subsidi BBM memang ada rumusannya, tapi harusnya pemerintah mensubsidi BBM kepada masyarakat misalnya cuma Rp 1.500 per liter, jangan sampai seperti sekarang yang besar sekali. Jadi kita nggak punya ruang untuk bangun infrastruktur lagi," jelas Sofjan.
Agenda ketiga, menurut dia, pemerintahan SBY harus menuntaskan izin birokrasi yang bertele-tele untuk proyek-proyek vital. "Bereskan perizinan yang mesti pakai uang, karena itu hanya akan menimbulkan korupsi," tegasnya.
Sebagai informasi, Presiden sudah memerintahkan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta UKP4 untuk menyiapkan agenda dan pekerjaan rumah apa saja yang harus dirampungkan para menteri dan anggota kabinet dalam 100 hari terakhir ini. (Fik/Nrm)
(Nurmayanti)
