TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi, mendesak pemerintah pusat untuk segera membubarkan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI). Sebagai bursa yang mengatur tata kelola niaga ekspor timah, BKDI dinilai gagal, dan keberadaannya selama ini dinilai tidak menguntungkan.
"Yang paling dirugikan adalah pemerintah daerah. Kami sebagai daerah penghasil timah, tidak mendapat kontribusi apa-apa. Bagi hasil dari royalti tidak sepadan dengan status Babel sebagai daerah penghasil," ujar Rustam kepada Tempo, Sabtu, 31 Mei 2014.
Menurut Rustam, BKDI juga dituding melakukan pelanggaran dalam melakukan ekspor timah."Saya dapat informasi, timah yang dijual melalui BKDI dibeli kembali. Jadi bagaimana barang mau naik jika pembelinya itu-itu saja," ujar dia.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih bijak agar Babel bisa mendapat kontribusi yang jelas dari ekspor timah."Karut marut masalah pertambangan ini membuat pemerintah daerah disalahkan. Padahal aturan juga tidak jelas. Seharusnya pemerintah pusat tidak keberatan jika royalti dinaikan dari 3 persen menjadi 10 persen," ujar dia.
Rustam juga menyindir para pengusaha timah di Babel yang kurang memberikan kontribusi kepada pemda."Para pengusaha berpikir jika sudah bayar royalti, ya sudah. Kami ditinggalkan. Tapi giliran ada masalah, baru kami dilibatkan," ujarnya.
Menurut Rustam, kontribusi pengusaha bisa disalurkan melalui sumbangan pihak ketiga. Dengan dana itu bisa digunakan untuk membangun daerah karena PAD Babel masih kecil.
SERVIO MARANDA
Berita Terpopuler:
Pangdam Tanjungpura Minta 10 Tank untuk Perbatasan
Begini Beda Tukang Pangkas dengan Barbershop
AJI Yogya Minta Polisi Tuntaskan Kasus Intoleransi
Studi: Otak Einstein Tidak Spesial
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
