Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam rancangan perubahan UU APBN 2013 pemerintah menganggarkan Rp155 miliar untuk penyelamatan dan penanganan Lumpur Lapindo tanpa perubahan. Anggaran tersebut diberikan untuk belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk mitigasi penanggulangan semburan lumpur.
"Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi Rp155 miliar," tulis rancangan perundangan yang belum disepakati DPR tersebut pada Pasal 9 ayat 2.
Penganggaran tersebut sebelumnya sudah masuk UU APBN 2013 tanpa ada perubahan. Poin perubahan pada Pasal 9 terletak pada pasal sebelumnya yakni pada jumlah rukun tetangga yang menerima bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak.
Pada UU no 19 tahun 2012 yang belum diubah, ada 65RT yang menerima bantuan di Kelurahan Mindi, Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang.
Pada rancangan UU baru, Pasal 9 ayat 1 (b) berbunyi, "Bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 RT." Ayat tersebut menyebutkan kelurahan dan desa yang sama, ditambah Kelurahan Porong.
Adapun Pasal 9 ayat 1 (a) mengenai pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa dan sembilan RT di 3 kelurahan tidak berubah, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pajarakan serta Kelurahan Siring, Jatirejo, dan Mindi. (Gayatri)
Editor: Agus Tri Wibowo
