Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memastikan dana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan dibagikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) jika Rapat Paripurna DPR pada malam ini menyepakati pemberian paket kompensasi terkait penaikan harga BBM bersubsidi.
Artinya, pemberian BLSM akan dipimpin oleh kementerian yang dipimpin politikus PKS Salim Segaf Al-Jufri, meski partainya termasuk dalam jajaran penentang penaikan harga BBM.
"Pembagian dana BLSM akan dikoordinasi Kemensos. Biar partainya (PKS) menolak kenaikan BBM, tetapi menterinya kan tidak," komentar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jakarta, Senin (17/6).
Lebih jauh dikatakan, jika Sidang Paripurna DPR menyetujui RAPBN-P 2013 soal penambahan dana program kompensasi penaikan BBM, Agung menargetkan, pada minggu ke tiga Juni 2013 dana BLSM sudah mulai bisa digelontorkan. Kemudian pencairan berikutnya dilakukan pada awal September 2013.
Skenario ini, menurut Agung, merupakan skenario awal pemerintah terkait BLSM. Skenario itu antara lain pencairan dana BLSM akan dilakukan dalam dua termin. Usulan pemerintah dalam skenario tersebut, per rumah tangga sasaran (RTS) per bulan mendapat Rp150 ribu.
Pada termin pertama, lantaran dekat dengan Lebaran dan tahun ajaran baru sekolah, dana BLSM diberikan sekaligus untuk 3 bulan, yaitu Rp450 ribu. Pada termin kedua RTS mendapatkan Rp300 ribu.
"Kalau DPR RI hanya menyetujui (BLSM) hanya 4 bulan, pencairannya tetap melalui 2 tahap," tuturnya.
Program BLSM yang dulunya bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejatinya merupakan bagian dari paket kompensasi yang disiapkan pemerintah saat harga BBM dinaikan. Sasaran BLSM adalah 15,5 juta RTS.
Pada tahun ini, pemerintah mengusulkan 2 jenis program kompensasi, yaitu program kompensasi khusus berupa BLSM dan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Beras Miskin (Raskin).
P4S diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp40 triliun dan untuk program khusus sekitar Rp30 triliun. (Cornelius Eko Susanto)
Editor: Henri Salomo Siagian
