INILAH.COM, Palembang - Sosok seorang Deputi dalam lembaga strategis pengawas industri hulu minyak dan gas (migas) nampaknya memang menjadi tanggung jawab besar.
Betapa tidak, tantangan serta tuntutan pemerintah untuk menjaga produksi khususnya minyak menjadi pertaruhan penting. Tujuannya agar produksi tetap sesuai target dalam Anggaran dan Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
Tuntutan tanggung jawab besar ini juga tercermin dari sosok Gerhard Marten Rumesser yang menjabat Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ia memiliki tanggung jawab besar agar pengelolaan bisnis di sektor strategis ini dapat berjalan dengan baik.
Tentunya, dirinya bersama timnya akan semaksimal mungkin membantu para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar target produksi dan kegiatan bisnis di sektor ini lancar sesuai harapan.
Gerhard M. Rumeser ditunjuk sebagai Deputi Umum SKK Migas melalui Keputusan Menteri ESDM No. 3136K/73/MEM/2012 pada tanggal 13 November 2012. Gerhard yang lahir di Magelang, 22 Maret 1956 ini meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1984.
Gelar master bidang manajemen sumberdaya manusia diraihnya dari Rutgers State University, Amerika Serikat, pada tahun 1999. Selama lebih dari 20 tahun berkarir di industri hulu minyak dan gas bumi, Gerhard memiliki pengalaman luas dalam bidang manajemen sumber daya manusia, diantaranya pernah menjabat sebagai Country HR Manager pada BP Indonesia.
Dia mengaku cukup serius menanggapi persoalan izin lahan, tumpang tindih birokrasi, sampai potensi pencurian minyak di sekitar wilayah kinerja operasi para KKKS. Ia pun turut prihatin atas banyaknya hambatan KKKS dalam menjalankan usaha hulu yang penuh risiko ini.
"Permasalahan ini memang menjadi hambatan yang selalu ada bagi KKKS. Tapi produksi dan usaha proyek KKKS ini harus terus berjalan agar tidak menggangu target produksi," tuturnya saat diskusi bersama sejumlah KKKS di kantor Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Palembang, pekan lalu.
Dia menjelaskan, pihaknya pesimistis jika melihat tuntutan pemerintah agar lifting minyak mencapai 900 ribu barel per hari (bph). Namun, ia mengaku zero decline (penurunan produksi minyak) tidak akan terjadi.
"Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini orang yang optimistis agar zero decline bisa terjadi. Karena itu, produksi KKKS jangan sampai terganggu. Kita targetkan bisa produksi 830 ribu bph dan kalau bisa stabil," katanya.
Guna memaksimalkan kinerja operasi KKKS di lokasi proyek, dirinya mengharapkan, basis aturan perlu ditetapkan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini seiring temuan perbedaan signifikan beleid antara wilayah kabupaten yang satu dengan daerah lainnya.
"Basis formalitas di Pemda seharusnya ada agar tidak menyulitkan KKKS. Kasihan jika KKKS ingin melakukan proyek di daerah kualitas pelayanannya berbeda-beda. Ditambah perlu ada pengelolaan izin satu pintu," katanya.
Gerhard mengajak para KKKS untuk selalu melakukan update masalah-masalah yang dihadapi. Ia berharap KKKS pun tidak sungkan untuk meminta bantuan lembaganya agar bisa menyelesaikan permasalahan yang berpotensi menganggun kinerja operasi perusahaan.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1970811/izin-usaha-migas-sering-tumpang-tindih
