Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tidak mempersoalkan realokasi dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp2,306 triliun. Menurut dia, dana itu masih untuk pengentasan kemiskinan.
"Kita tidak melihat sepotong-sepotog. Ada program pembangunan infrastruktur dasar. Program ini punya komponen utama, mendorong infrastruktur perdesaan dan cash forward atau yang disebut program padat karya," jelas Bambang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6). "Yang penting realokasinnya tidak diarahkan untuk program lain-lain, tapi tetap ke proteksi sosial."
Panitia Kerja B Badan Anggaran DPR menyepakati BLSM diberikan empat bulan pada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Nilainya Rp150 ribu per rumah tangga. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang meminta BLSM hanya tiga bulan. Semula BLSM akan diberikan selama lima bulan dengan anggaran Rp11,624 triliun.
Bambang menjelaskan, program BLSM dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya punya tujuan berbeda. Namun, Bambang masih meyakini realokasi anggaran tersebut tidak membuat daya beli masyarakat jatuh.
Seluruh program pengentasam kemiskinan pemerintah dilakukan untuk menjaga target kemiskinan pada 9,5 persen hingga 10,5 persen di 2013 walaupun harga BBM dinaikkan. Adapun perkiraan inflasi 2013 dengan memperhitungkan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah 7,2 persen.
Kamis (13/6) kemarin Badan Anggaran DPR memutuskan total anggaran bantuan setelah penaikan harga BBM adalah Rp29,528 triliun. Detailnya adalah Rp9,318 triliun ialah anggaran BLSM dan Rp 360 miliar anggaran persiapan BLSM. Total anggaran raskin, BSM, dan PKH ialah Rp 12,6 triliun. Sementara itu, total tambahan pembangunan infrastruktur dasar adalah Rp7,25 triliun.
Kesepakatan itu dicapai Panitia Kerja B Badan Aggaran DPR dengan Pelaksana Tugas Dirjen Anggaran Kementerian Kauangan Askolani. Seluruh kesepakatan Panitia Kerja akan disepakati lagi dalam rapat Badan Anggaran DPR, Sabtu (15/6) besok sebelum akhirnya dibawa ke Sidang Paripurna, Senin (17/6). (Gayatri)
Editor: Khudori
