Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat Inalum dengan Komisi XI DPR terkait pengambil alihan dijadwalkan dilangsungkan pekan depan.
Komisi XI DPR masih terus menggantungkan nasib pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium. Rapat yang sejatinya dijadwalkan Jumat (25/10) pagi, kemudian diganti menjadi siang, batal diselenggarakan. Sedangkan, masa sidang DPR sudah habis dan sudah memasuki masa reses.
Ketika dihubungi via telepon, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengaku tidak tahu mengapa rapat dibatalkan karena ia sendiri tidak hadir. Harry, yang biasanya selalu hadir dalam rapat, juga tidak datang ketika Kamis (24/10) malam pemerintah meminta audiensi untuk membahas pengambilalihan Inalum.
Harry mengaku sedang ada urusan yang menyebabkan dia tidak bisa hadir. Namun, ia tidak bisa mengonfirmasi mengapa Komisi XI terus menunda jadwal rapat dengan pemerintah. Padahal, batas waktu pengambialihan Inalum adalah per 31 Oktober 2013.
"Saya sudah dengar ancang-ancang tanggal 30 Oktober tapi saya belum tahu. (Karena sedang reses) harus ada persetujuan pimpinan DPR itu," ujar Harry.
Rapat dengan Komisi XI, kata Harry, dijadwalkan untuk membahas harga yang dibayar pemerintah untuk pengambilalihan saham tersebut. Diketahui, nilai buku terakhir yang diajukan pemerintah besarnya US$558 juta atau US$134 juta di atas perhitungan awal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang US$424 juta. Namun, nilai buku itu masih dibawah hasil perhitungan Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang U $626 juta.
"Itu kan berbeda dengan BPKP. Pemerintah apakah ini keputusan politik. Kalau keputusan politik dan memang disetujui DPR ya tidak masalah," kata Harry.
Harry juga tidak mempermasalahkan jika pemerintah mau mengakui bahwa pemerintah telah kalah negosiasi sehingga harus membayar mahal. "Kalau kita menaikkan karena Jepangngya ngotot dan ada kerugian negara yang diakui ya sebut saja, ada angka riil dan ada angka negosiasi. Kita tidak dapat dan kalah negosiasi," katanya.
Namun, Harry sangsi perubahan perhitungan nilai buku adalah karena BPKP awalnya tidak menghitung revaluasi aset. "Berarti perhitungan awal BPKP tidak profesional," cetusnya.
Apapun, menurut Harry, Komisi XI hanya menuntut penjelasan pemerintah atas uang negara yang akan dibayarkan untuk pengambilalihan Inalum. Dalam APBN P 2012 dan 2013 sendiri pemerintah sudah menganggarkan Rp7 triliun uang untuk proses ini sehingga nilai buku tersebut masih di bawah pagu di APBN.
Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri ditemui seusai pengesahan APBN di gedung DPR menyebutkan rapat mungkin memang akan diselenggarakan tanggal 30 Oktober, sehari sebelum batas terakhir pengembalian Inalum sesuai master agreement.
"Kita menunggu dari DPR karena persetujuan pelaksanaan harus dengan persetujuan DPR Komisi VI, VII dan itu sudah. Komisi XI kalau setuju baru kita maju. Kita akan patuh," ungkap Chatib.
Padahal, dalam rapat terakhir dengan Komisi VI, Ketua Tim Pengambialihan yakni Menteri Perindustrian MS Hidayat sudah menyatakan pemerintah berencana menandatangani pengambilalihan saham pada Jumat (25/10). Karena rapat ditunda, proses tersebut terpaksa juga ditunda. (Gayatri)
Editor: Agus Tri Wibowo
