Metrotvnews.com, Jakarta: Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 dinilai bakal ganggu target pertumbuhan.
Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 dinilai tidak ekspansif terhadap perekonomian. Sehingga, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% berpotensi tidak tercapai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Ekonom dari Bank Mandiri Destry Damayanti dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Lisyanto. Pertumbuhan diproyeksikan hanya mencapai pada kisaran 5,7%-5,8%.
Destry memaparkan bahwa postur belanja pemerintah yang tidak pro-pertumbuhan itu terlihat dari besaran defisit anggaran. Dalan APBN-2014, defisit fiskal ditetapkan sebesar Rp175 triliun atau setara 1,69%. Angka defisit itu berada lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 224,2 triliun.
"Besaran defisit yang lebih rendah ini kan menandakan pemerintah tidak ekspansif belanjanya atau terbatas di tahun depan," tutur Destry melalui telepon, Sabtu (26/10).
Kemudian, alokasi pengeluaran negara dimayoritaskan pada gaji pegawai dan pembayaran utang dan beban bunga, serta belanja barang. Sementara belanja modal terutama sektor infrastruktur masih minim. Tercatat pertumbuhannya dibawah 5% menjadi sekitar Rp200 miliar. Padahal, belanja infrastruktur seperti pelabuhan, perbaikan jalan, dan dermaga itu dapat memberi efek berganda terhadap perekonomian.
Alokasi dana sosial seperti BLSM, juga mengalami penurunan. Ini tentu memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat karena daya belinya berkurang.
Di samping itu, sektor swasta juga tidak begitu gencar melakukan perluasan investasi. Sebab, pelaku usaha bersikap menunggu karena Pemilihan Umum (Pemilu).
"Defisit anggaran yang minim juga berarti dana alokasi untuk Pemilu tidak besar. Sehingga kontribusi Pemilu terhadap pertumbuhan tidak begitu besar," tukasnya.
"Dalam kondisi short term ini, kita akan merasakan pain, untuk mengarahkan pertumbuhan yang lebih normal," tambah Destry.
Eko menambahkan ditengah postur anggaran yang tidak ekspansif, pemerintah juga lemah dalam hal penyerapan. Realisasi anggaran khususnya infrastruktur hanya mencapai 70% dari target.
Hal ini mengisyaratkan pembangunan infrastruktur akan semakin minim di tahun depan. "Belanja barang dan modal biasanya selalu dilakukan pada akhir tahun, ini tentu saja memengaruhi kualitas belanja pemerintah," lanjut dia.
"Peran pemerintah terhadap pertumbuhan tahun depan akan sangat kecil."
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Haryadi Sukamdani juga menyayangkan belanja infrastruktur yang begitu rendah. Sebab kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas pada produk-produk bernilai tambah.
"Idealnya, belanja infrastruktur seharusnya 30% dari APBN 2014, belanja infrastruktur masih kecil," ujarnya melalui pesan singkat.
Destry melanjutkan, pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target itu tentu akan berimplikasi pada target penurunan pengangguran, dan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah kan kemaren telah mengeluarkan paket kebijakan yang berfokus pada labor intensif, ini harus dijalankan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang kecil ini dapat menyerap banyak tenaga kerja," tambah dia.
Kendati begitu, Destry melihat bahwa dengan pertumbuhan yang menurun itu akan berdampak positif untuk mengendalikan laju inflasi dan defisit transaksi berjalan pada tahun. "Pemerintah tidak ekspansif belanja modal untuk menekan impor sehingga neraca pembayaran kita dapat terjaga baik," pungkas dia.
Menyoal alokasi dana Lapindo, baik Destry dan Eko mengatakan bahwa harus kembali dilihat apakah itu belanja yang tidak dapat dihindarkan atau bukan. Sebab, dana yang sebesar Rp155 miliar itu dapat dialokasikan pada pos belanja lainnya. (Daniel Wesly Rudolf)
Editor: Agus Tri Wibowo
