Metrotvnews.com, Jakarta: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat) dan kenaikan suku bunga acuan (BI rate) jadi 7,25% mendorong kajian kembali nilai kontrak antara PT Pertamina dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) untuk impelementasi proyek RFID (radio frequency identification).
"Pertamina meminta opini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai rencana perubahan nilai kontrak," ujar Dwijanti Tjahjaningsih, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur di Jakarta, Minggu (27/10).
Hasil BPKP akan menjadi rekomendasi bagi kedua perusahaan pelat merah tersebut. Sementara, perubahan nilai kontrak berdasarkan kesepakatan yang tercapai.
"Nilai kontrak sebelumnya sudah tidak relevan bila dibandingkan kondisi perekonomian sekarang," jelas Dwijanti.
Kendati demikian, ia belum mengetahui perubahan nilai kontrak impelementasi proyek RFID antara Pertamina dan INTI.
Pertamina menetapkan implementasi Sistem Monitoring Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta pada 1 Januari 2014. Sementara, pemberlakuan secara menyeluruh di Indonesia pada 1 Juli 2014.
Sebelumnya, Senior Vice President Retail Marketing Pertamina Suhartoko mengatakan pihaknya menguji alat pengendali bahan bakar minyak (Radio Frequency Identification/RFID) untuk kurun waktu 14 hari.
"Bila ada kendala dalam implementasi akan merugikan pengusaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan menganggu pelayanan," ujarnya.
Menurutnya, pemasangan alat pengendali bahan bakar minyak BBM menjadi keputusan pemilik kendaraan. Bukan keharusan (mandatory).
"Kunci suksesnya memang pada pemasangan alat pengendali bahan bakar minyak pada kendaraan," jelasnya.
Adapun, Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Muchamad Iskandar mengungkapkan implementasi Sistem Monitoring Pengendalian Bahan Bakar Minyak di Jakarta untuk menemukan jumlah BBM subsidi yang didistribusikan. Hal itu disebabkan adanya kendaraan yang belum memasang alat pengendali bahan bakar minyak.
"Dikhawatirkan kendaraan dari luar Jakarta ingin mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, kalau sistem ini ditutup akan menjadi kesulitan," terangnya.
Sementara itu, project manager RFID PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Jefri Wahyudi mengungkapkan pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp4 triliun untuk implementasi alat pengendali bahan bakar minyak BBM pada 100 juta kendaraan dan 500 SPBU di Tanah Air.
Sebagian bahan baku alat pengendali bahan bakar minyak BBM merupakan produk impor. Sehingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) berpengaruh pada nilai kontrak pekerjaan. (Wibowo)
Editor: Asnawi Khaddaf
