Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan tiga juta buruh di seluruh Indonesia selama lima hari berturut (28 Oktober - 1 November 2013) ditakuti akan menghentikan perekonomian nasional.
Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan jika pekerja mereka akan tetap bekerja sesuai dengan aturan.
Demikian penegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Jumat (25/10). Menurut Sofjan, sebagian besar pekerja dan buruh yang tergabung di dalam Apindo baik itu di pusat dan di daerah dipastikan akan tetap bekerja dan menjalankan roda perekonomian.
"Kita pastikan buruh dan pekerja Apindo tetap bekerja," tegas Sofjan ketika dikonfirmasi.
Namun, Sofjan meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum turun tangan untuk menjagapabrik-pabrik yang tetap beroperasi selama aksi mogok nasional itu dilaksanakan.
Pasalnya,ditakuti akan banyak terjadi aksi sweeping dan pemaksaan agar buruh yang bekerja untuk mengikuti aksi mogok nasional itu.
"Oleh sebab itu, kami minta agar pemerintah dan aparat penegak hukum mau menjaga pabrik-pabrik kami yang tetap beroperasi. Kami yakin pasti banyak terjadi sweeping,khususnya di daerah-daerah," tegasnya.
Ia juga berharap agar nantinya dapat menemukan solusi antara buruh, pemerintah dan pengusaha setelah digelar aksi mogok nasional yang ditenggarai akan melumpuhkan perekonomian nasional itu. Pemerintah diminta untuk benar-benar melihat aspirasi-aspirasiyang disampaikan oleh para buruh itu.
"Ya kita harap segeralah ada penyelesaian. Kita (pengusaha) juga capek kalau tiap bulan para pekerja itu mogok terus. Mau produksi apa kalau pada mogok terus," pungkasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, sikap para pekerja di Indonesia tampaknya sudah bulat untuk kembali melakukan aksi mogok nasional selama lima hari berturut-turut karena
tuntutan kenaikan upah menjadi Rp3,7 juta belum direalisasikan oleh pemerintah.
Beberapa provinsi yang sudah dipastikan turut serta dalam aksi ini, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Sementara tiga tuntutan buruh yang terus diperjuangkan yaitu kenaikan upah Rp3,7 juta, tidak bertahap saat memberikan jaminan kesehatan, dan penghapusan pekerja outsourcing.
Editor: Asnawi Khaddaf
