Pertamina dan PLN halangi pembangunan pelabuhan Karawang
Agie Permadi
Rabu, 21 Agustus 2013 − 19:07 WIB
Ilustrasi/Ist
Sindonews.com - Pembangunan Pelabuhan di kabupaten Karawang masih perlu pengkajian lebih lagi pasalnya pembangunan tersebut masih memiliki banyak kendala.
Hal tersebut terungkap ketika SINDO tengah berbincang dengan Kepala Bapeda, Samsuri, di ruang kerjanya, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Rabu (21/8/2013).
"Di sana terdapat pipa milik Pertamina di bawah laut dan kabel PLN. Sehingga dari kedalaman itu, ini yang sebenarnya sedang dicarikan solusinya. Bagaimana agar pelabuhan tetap bisa dibangun di sini (pantai utara Karawang) tanpa mengganggu apa yang dimiliki Pertamina maupun PLN. Karena bagaimanapun lepas pantai di kita perlu dikeruk dengan kedalaman air laut 14 meter," ujarnya.
Meskipun sebelumnya Komisi C DPRD menyangsikan pelabuhan jadi dibangun di Ciparage Tempuran, namun pihaknya meyakinkan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki pilihan lain selain di pantai utara Karawang.
"Di daerah lain tidak ada tempat yang memungkinkan, termasuk Cirebon. Hanya memang masalahnya ada pada titik yang disiapkan untuk pelabuhan tersebut yang masih memiliki kendala," katanya.
Dikatakannya, untuk keputusan jadi tidaknya penerusan rencana pembangunan pelabuhan di Karawang akan ditentukan pada hari Kamis (22/8/2013) bersamaan dengan kedatangan tim dari Kementerian Perekonomian RI yang di dalamnya terdapat unsur Bapenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
Kedatangan JiCA tersebut, dikatakan Syamsuri, guna kembali melihat langsung lokasi pelabuhan di muara Cideureuwak Tempuran. "Usai dari lokasi, mereka akan melakukan paparan kepada kita di kantor Bapeda sekitar jam 15.00 wib. Mereka pun berencana menginap di BIC (perbatasan Karawang-Purwakarta). Hari Jum"at (23/8/2013) pagi guna kembali membahas hasil pantauannya di lapangan," katanya.
Apabila keputusannya tetap membangun pelabuhan di Karawang sesuai agenda mereka, lanjutnya, draft akhir kajian atas pembangunan megaproyek tersebut harus sudah selesai bulan September.
"Di sinilah penentuan jadi tidaknya membangun pelabuhan di daerah kita. Sekaligus pada bulan itu juga memulai pembebasan lahan buat kebutuhan area pelabuhan maupun jalan akses ke driveport," paparnya.
Sementara itu, terkait titik rencana lokasi, menurutnya , hingga kini selalu terjadi perubahan. perpindahan titik tersebut awalnya berdekatan dengan wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon hingga ke tengah wilayah Kecamatan Tempuran. Titik-titik tersebut semuanya berdekatan dengan aliran air sungai yang bermuara ke bibir pantai.
Kendati begitu, pihaknya mengkhawatirkan semua titik tersebut, pasalnya terdapat bentangan pipa Pertamina maupun PLN yang dapat mengganggu pembangunan pelabuhan maupun setelah pembangunan terjadi disekitarnya.
"Saya kira apa yang dilakukan JICA dalam mengkaji permasalahan ini tidak sembarangan. Mengenai debatable pembangunan jalan aksesnya, sebenarnya tidak terlalu masalah. Masih bisa dikompromikan dengan baik. Tapi ya kita tunggu saja bagaimana besok (hari ini) tim Kementerian Perekonomian membuat kesimpulan sementara," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi C DPRD, Jimmy Ahmad Zamakhsari, mengemukakan bahwa rencana pemerintah pusat membangun pelabuhan yang sudah disiapkan tata ruangnya di lepas pantai Tempuran-Cilamaya bisa jadi tidak terlaksana setelah Kementerian Pertanian dan pemkab setempat masih memiliki keinginan berbeda terkait akses jalan menuju dan dari pelabuhan ke driveport atau terminal peti kemasnya.
(
gpr)
