Kadin: BLSM hanya membodohi masyarakat
Marieska Harya Virdhani
Selasa, 4 Juni 2013 − 18:25 WIB
ilustrasi/ist
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok menyetujui rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), asalkan disertai sejumlah kajian dan sosialisai yang transparan dengan sejumlah perbandingan risiko kenaikan dengan tidak naik terhadap APBN.
Ketua Kadin Depok, Wing Iskandar memahami situasi yang harus dihadapi pemerintah antara pilihan naik dan tidak, menjadi suatu hal yang dilematis.
"Harga BBM naik seyogyanya tidak apa-apa bagi rakyat asalkan ada penjelasan dan alasan jelas yang transparan," katanya kepada wartawan, Selasa (4/6/2023).
Meski demikian, pihaknya prihatin atas keberadaan Pertamina terkait Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber-sumber energi sebagai hajat hidup orang banyak yang wajib dikuasai negara. Tetapi, yang terjadi, kata dia, Pertamina selama puluhan tahun belum mampu mengolah BBM mentah menjadi aneka BBM seperti premium, solar, bensol, dan avtur.
"Pertamina seharusnya mampu menjelaskan alasan belum mampu membuat kajian untuk menyuling BBM mentah menjadi konsumsi rakyat, tidak hanya BBM mentah diolah di luar negeri lalu ditebus lagi. Sehingga harga menjadi mahal, di sinilah dituntut rasa nasionalisme, sense of belonging terhadap negeri ini," jelas dia,
Menanggapi kenaikan BBM yang dibarengi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Wing menilai hal itu bukan solusi permanen bahkan membodohi masyarakat.
Alasannya, kata dia, banyak warga miskin tidak menikmati subsidi BBM karena tidak memiliki kendaraan bermotor tetapi terkena imbas kenaikan harga Sembilan Bahan Pokok (sembako) dari kenaikan harga BBM.
"Justru dengan BBM naik malah harga sembako ikut-ikutan naik, kalau BLSM kan hanya sementara, hanya lima bulan. Tetapi kenaikan harga bahan pokok seterusnya memberatkan rakyat," pungkas dia.
(
izz)
