Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 1% dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar diharapkan dapat membawa dampak positif. Regulasi ini dapat menaikkan status pelaku UKM yang selama ini dinilai sulit berkembang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/6). Ia berharap setelah pemerintah menetapkan regulasi itu tidak hanya bersifat pungutan atau fiskal.
"Semestinya ini bisa menjadi semacam tools agar pelaku UKM, terutama pengusaha kecil, bisa naik kelas atau scaling up bisnis mereka," ujar Erwin.
Kadin Indonesia juga berharap UKM di Indonesia memiliki daya saing tinggi. Pasalnya, agenda Asean Economic Community (AEC) 2015 sudah di depan mata.
"Jangan sampai pasar UKM kita ini pemiliknya malah ada di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam pada saat pasar bebas Asean nanti," sambung Erwin.
Belajar dari kasus perdagangan bebas dengan China (Asean-China Free Trade Agreement/ACFTA), Erwin menilai Indonesia belum cukup siap, sehingga kerap dunia usaha mesti diinjeksi berbagai insentif dari pemerintah.
Padahal, persiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas dengan China hingga enam tahun. "Namun waktu yang cukup panjang itu tidak sepenuhnya dioptimalkan pemerintah dan dunia usaha," papar Erwin.
Karena itu, Erwin juga mengingatkan kepada pemerintah supaya pajak bukan semata menjadi beban baru bagi pelaku UKM. Tapi diharapkan dapat menjadi pintu masuk pelaku UKM untuk mampu mengakses modal, pasar, dan sumber daya manusia.
Editor: Wisnu AS
