JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengusulkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tahun ini sebesar Rp 30,1 triliun. Jumlah tersebut melonjak dari perkiraan semula hanya Rp 20 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Any Rahmawaty mengatakan, dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut akan berupa empat program pemerintah, yaitu penyaluran beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM), dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). "Totalnya sekitar Rp 30 triliun," kata Any saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Any merinci, program raskin akan disalurkan ke masyarakat dari 12 bulan menjadi 15 bulan. Untuk PKH dan BSM, total dana kompensasinya mencapai Rp 12,5 triliun, untuk BLSM mencapai Rp 11,6 triliun, dan pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 6 triliun. Jika ditotal mencapai Rp 30,1 triliun. "Ini semua akan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu," tambahnya.
Jumlah dana kompensasi kenaikan harga BBM ini sedikit berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana. Armida memperkirakan total kompensasi dana BBM sebesar Rp 29,6 triliun dengan program yang sama. Untuk dana BLSM, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 150.000 per lima bulan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran.
"Dampak atas kenaikan harga BBM dirasakan dalam 5 bulan, dan ini yang menjadi fokus utama pemerintah," kata Armida. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar tersebut akan direalisasikan dengan membangun irigasi dan sanitasi air bersih di beberapa daerah.
Berbeda dengan Any dan Armida, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, total dana kompensasi BBM ini sebelumnya diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 20 triliun. Program yang diberikan masih sama, yaitu lima program untuk keluarga miskin dengan penghasilan 1-2 dollar AS per hari.
Editor :
Bambang Priyo Jatmiko
